Setiap Perseroan Terbatas (PT) wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan melaporkan persetujuan laporan tahunan sesuai ketentuan hukum. Untuk mempermudah proses tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyediakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai sarana pelaporan secara elektronik.
Perusahaan perlu memperhatikan kewajiban ini, terutama karena masa relaksasi pelaporan hingga 31 Oktober 2026 telah berakhir. Oleh karena itu, pengurus PT yang belum menyelesaikan pelaporan sebaiknya segera mengambil tindakan. Berikut panduan mengenai persyaratan, tahapan, dan risiko jika perusahaan mengabaikan kewajiban tersebut.
Mengenal Kewajiban Lapor RUPS Tahunan PT
RUPS tahunan menjadi forum bagi pemegang saham untuk membahas dan menyetujui laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap PT wajib mengadakan RUPS tahunan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
Selain menyelenggarakan rapat, perusahaan juga harus melaporkan persetujuan laporan tahunan kepada Menteri Hukum. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur bahwa persetujuan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris. Selanjutnya, direksi melalui notaris perlu menyampaikan laporan paling lambat 30 hari sejak tanggal penandatanganan akta.
Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya mengadakan rapat dan menyimpan risalahnya. Direksi juga perlu memastikan proses pelaporan melalui SABH berjalan sesuai ketentuan.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Sebelum memulai pelaporan, perusahaan perlu mengumpulkan beberapa dokumen penting. Persiapan ini membantu notaris memeriksa kelengkapan informasi sebelum mengajukan laporan.
Dokumen yang perlu perusahaan siapkan meliputi:
- Akta notaris mengenai persetujuan laporan tahunan oleh RUPS.
- Laporan tahunan perusahaan.
- Laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
- Informasi kegiatan usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Data direksi serta dewan komisaris.
Pastikan setiap dokumen memuat informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Selain itu, periksa kembali identitas perseroan, data keuangan, serta keputusan pemegang saham agar tidak menimbulkan kendala saat pelaporan.

Cara Lapor RUPS PT Lewat SABH
Setelah mengumpulkan dokumen, perusahaan dapat mengikuti beberapa tahapan berikut.
1. Periksa dan Susun Laporan Tahunan
Pertama, direksi perlu menyusun laporan tahunan yang mencakup kondisi keuangan dan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, mintalah dewan komisaris menelaah laporan tersebut sebelum perusahaan membawanya ke RUPS.
Pastikan bagian keuangan dan administrasi memberikan data yang sesuai. Dengan begitu, pemegang saham dapat memahami kondisi perusahaan secara lebih jelas.
2. Selenggarakan RUPS Tahunan
Berikutnya, tentukan jadwal rapat dan undang pemegang saham sesuai anggaran dasar serta peraturan yang berlaku. Dalam rapat, direksi menyampaikan laporan tahunan untuk memperoleh persetujuan.
Catat setiap keputusan secara jelas karena notaris akan menggunakan hasil rapat sebagai dasar pembuatan akta.
3. Buat Akta Notaris
Setelah RUPS menyetujui laporan tahunan, hubungi notaris untuk membuat akta persetujuan. Periksa kembali identitas perusahaan, tanggal rapat, dan isi keputusan sebelum menandatangani dokumen.
4. Ajukan Laporan Melalui SABH
Selanjutnya, direksi melalui notaris menyampaikan persetujuan laporan tahunan kepada Menteri Hukum melalui SABH. Notaris mengunggah akta persetujuan beserta dokumen pendukung sesuai persyaratan sistem.
Pastikan seluruh data sudah benar sebelum notaris menyelesaikan pengajuan.
5. Simpan Bukti Penerimaan
Setelah Ditjen AHU menerima pemberitahuan, perusahaan perlu menyimpan bukti penerimaan laporan. Dokumen tersebut berguna sebagai arsip sekaligus bukti bahwa perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya.
Risiko Jika Perusahaan Tidak Melapor
Mengabaikan kewajiban pelaporan dapat menimbulkan masalah administratif. Berdasarkan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dapat menghadapi teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH.
Untuk laporan tahunan periode 2025, pengumuman Ditjen AHU yang diberitakan pada akhir Oktober 2026 menyebut jadwal teguran tertulis pada 1–31 Desember 2026. Jika perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya, pemblokiran akses SABH dijadwalkan mulai 2 Januari 2027.
Akibatnya, perusahaan dapat mengalami hambatan saat mengurus administrasi badan hukum, termasuk perubahan data direksi, komisaris, maupun informasi perseroan lainnya.
Segera Periksa Status Pelaporan Perusahaan
Mengingat masa relaksasi 31 Oktober 2026 telah berakhir, perusahaan yang belum melapor sebaiknya segera menghubungi notaris. Periksa status pelaporan, lengkapi dokumen, dan ikuti prosedur SABH sesuai ketentuan terbaru.
Pada akhirnya, kepatuhan terhadap kewajiban RUPS bukan sekadar urusan administrasi. Pelaporan yang tertib membantu perusahaan menjaga legalitas, mengurangi risiko sanksi, dan memastikan kegiatan bisnis tetap berjalan lancar.
Dapatkan informasi lebih lanjut serta bantuan legalitas usaha dengan mengunjungi www.jasaizinusaha.net atau konsultasikan secara GRATIS melalui WhatsApp 0851-7968-0238. Kami siap membantu seluruh proses perizinan usaha dengan cepat, mudah, dan terpercaya.





0 Komentar